Pajak Aset Kripto Setelah PMK 50/2025: PPN Dihapus, Tarif PPh Naik - Karyahukum

Pertanyaan ini datang hampir setiap bulan ke kotak masuk saya, dan bunyinya selalu mirip: "Kak, saya sudah lulus S.H., terus langkah berikutnya apa supaya bisa jadi advokat?" Yang menarik, kebingungannya bukan cuma milik mahasiswa tingkat akhir. Beberapa teman yang sudah lulus dua atau tiga tahun pun masih keliru mengira urutannya, lalu telanjur mendaftar sesuatu yang belum waktunya dan uangnya hangus.

Sumber kebingungannya sebenarnya sederhana: jalur menjadi advokat itu berlapis, dan lapisannya diatur di tempat yang berbeda-beda. Syarat pokoknya ada di undang-undang, teknis pelaksanaannya dipegang organisasi advokat, dan sumpahnya dilakukan di pengadilan. Tiga pihak, tiga aturan, satu tujuan.

Jadi mari kita urutkan dari awal. Apa saja syarat yang ditetapkan undang-undang? Berapa lama seluruh prosesnya? Apa bedanya PKPA, UPA, dan magang? Dan kesalahan apa yang paling sering membuat orang tersendat di tengah jalan?

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Inilah aturan induknya. Pasal 2 mengatur siapa yang dapat diangkat, Pasal 3 merinci sembilan syarat pengangkatan, dan Pasal 4 mengatur kewajiban sumpah sebelum menjalankan profesi.
• Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, yang merinci apa yang dimaksud dengan "pendidikan tinggi hukum".
• Peraturan dan petunjuk teknis organisasi advokat, yang mengatur pelaksanaan pendidikan khusus profesi, ujian profesi, magang, sampai pengangkatan.

Perlu dicatat, syarat pokok di undang-undang sifatnya tetap, tetapi teknis pelaksanaan seperti jadwal ujian, biaya, dan berkas pendaftaran dapat berbeda antarorganisasi dan berubah setiap tahun. Untuk angka dan tanggal, selalu konfirmasi langsung ke organisasi advokat yang teman-teman tuju.

Sembilan Syarat Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Advokat

Undang-undang menetapkan sembilan syarat yang harus dipenuhi seluruhnya, bukan sebagian:

No	Syarat	Catatan praktis
1	Warga negara Indonesia	Tidak terbuka untuk warga negara asing
2	Bertempat tinggal di Indonesia	Menentukan pengadilan tinggi tempat disumpah
3	Tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara	Ini yang sering menggugurkan ASN yang ingin merangkap
4	Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun	Lulus di usia 22 berarti ada jeda; pakai untuk magang
5	Berijazah sarjana berlatar pendidikan tinggi hukum	Rinciannya di bagian berikutnya
6	Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat	Dikenal sebagai UPA
7	Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus di kantor advokat	Kata kuncinya terus-menerus
8	Tidak pernah dipidana karena kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih	Umumnya dibuktikan dengan SKCK
9	Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas tinggi	Dinilai organisasi, bukan sekadar surat pernyataan

Selain sembilan syarat itu, Pasal 2 ayat (1) menambahkan satu lapis lagi: yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana berlatar pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan organisasi advokat. Inilah yang dikenal sebagai PKPA.

Apa yang dimaksud "pendidikan tinggi hukum"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menyebut empat jenis, dan ini sering disalahpahami sebagai "harus S.H." saja:

• Fakultas hukum
• Fakultas syariah
• Perguruan tinggi hukum militer
• Perguruan tinggi ilmu kepolisian

Jadi lulusan fakultas syariah pun memenuhi syarat ijazah. Yang tidak memenuhi adalah sarjana dari rumpun lain, sekalipun pernah mengambil mata kuliah hukum.

Urutan Tahapannya

Tahap 1 - Menyelesaikan S1 hukum

Titik berangkatnya ijazah sarjana. Selama kuliah, dua hal yang paling berguna untuk tahap berikutnya adalah pengalaman peradilan semu dan magang di kantor hukum, meski magang kuliah belum dihitung sebagai magang dua tahun yang dimaksud undang-undang.

Tahap 2 - PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)

PKPA adalah kelas profesi yang diselenggarakan organisasi advokat, umumnya bekerja sama dengan fakultas hukum. Materinya praktik: penyusunan gugatan, kontrak, beracara di pengadilan, dan kode etik. Durasinya biasanya beberapa pekan. Sertifikat PKPA adalah tiket untuk mengikuti ujian, jadi tanpa ini teman-teman belum bisa lanjut.

Tahap 3 - UPA (Ujian Profesi Advokat)

Inilah "ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat" yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f. Bentuknya ujian tertulis dengan materi hukum acara, kode etik, dan penyusunan dokumen hukum. Kalau belum lulus, umumnya bisa diulang pada penyelenggaraan berikutnya tanpa harus mengulang PKPA.

Tahap 4 - Magang dua tahun terus-menerus

Ini tahap terpanjang dan paling sering diremehkan. Undang-undang menuntut magang sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus pada kantor advokat. Kata "terus-menerus" berarti magang yang terputus-putus dengan jeda panjang berisiko tidak diakui. Selama magang teman-teman perlu mengumpulkan bukti: surat keterangan dari kantor, daftar perkara yang diikuti, dan berita acara sidang.

Dalam praktik, banyak orang menjalani magang bersamaan atau bahkan sebelum mengikuti ujian. Urutan antara ujian dan magang bisa berbeda antarorganisasi, jadi tanyakan sejak awal supaya waktu tidak terbuang.

Tahap 5 - Pengangkatan oleh organisasi advokat

Setelah seluruh syarat terpenuhi, organisasi advokat menerbitkan keputusan pengangkatan. Pada titik ini teman-teman sudah diangkat, tetapi belum boleh beracara.

Tahap 6 - Sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Pasal 4 UU Advokat menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah sumpah inilah seseorang resmi berhak beracara.

Berapa Lama Seluruhnya?

Kalau dijumlahkan sejak kelulusan S1: PKPA beberapa pekan, menunggu jadwal ujian beberapa bulan, magang dua tahun, lalu pengangkatan dan penyumpahan yang bergantung jadwal pengadilan tinggi. Realistisnya dua sampai tiga tahun setelah wisuda, dengan catatan magangnya berjalan tanpa terputus.

Soal biaya, komponennya PKPA, pendaftaran ujian, pengurusan berkas, dan administrasi penyumpahan. Angkanya berbeda antarkota dan berubah tiap tahun, jadi sengaja tidak saya cantumkan di sini supaya tidak menyesatkan. Tanyakan langsung ke penyelenggara PKPA di kota teman-teman.

Empat Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

1. Mengira sudah boleh beracara setelah lulus UPA. Lulus ujian bukan akhir. Tanpa magang dua tahun, pengangkatan, dan sumpah, seseorang belum berhak beracara.
2. Magang tanpa bukti tertulis. Ikut sidang dua tahun tetapi tidak pernah meminta surat keterangan dan tidak menyimpan berita acara membuat masa magang sulit dibuktikan.
3. Magang terputus. Berhenti berbulan-bulan lalu lanjut lagi berisiko tidak dihitung sebagai dua tahun terus-menerus.
4. Masih berstatus pegawai negeri. Syarat ketiga bersifat mutlak, dan status kepegawaian harus diselesaikan lebih dulu.

Pertanyaan yang Sering Masuk

Apakah lulusan fakultas syariah bisa menjadi advokat? Bisa. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) memasukkan fakultas syariah sebagai pendidikan tinggi hukum.

Apakah magang harus di satu kantor saja? Undang-undang menuntut dua tahun terus-menerus, bukan satu kantor. Pindah kantor tanpa jeda panjang umumnya masih bisa diterima, tetapi pastikan setiap kantor memberi surat keterangan.

Umur saya baru 23 saat syarat lain selesai, bagaimana? Syarat usia minimal 25 tahun tetap harus dipenuhi saat pengangkatan. Jeda itu justru paling tepat dipakai untuk menuntaskan magang.

Apakah S2 hukum mempercepat proses? Tidak. Undang-undang tidak memberi keringanan syarat bagi lulusan S2.

Penutup

Kalau diringkas, jalurnya begini: sarjana hukum, PKPA, ujian profesi, magang dua tahun terus-menerus, pengangkatan oleh organisasi advokat, lalu sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Enam tahap, dan tidak ada satu pun yang bisa dilewati.

Saran paling praktis dari saya: mulai magang secepatnya setelah lulus, dan sejak hari pertama simpan buktinya. Dua tahun terasa lama kalau ditunda, dan terasa singkat kalau dijalani sambil bekerja.

Tulisan ini disusun untuk keperluan edukasi dan pemahaman umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan teknis, jadwal, dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kepastian, konfirmasikan langsung ke organisasi advokat atau penyelenggara PKPA di wilayah teman-teman.

Related Posts