Contoh Surat Somasi dan Kapan Waktu yang Tepat Mengirimkannya - Karyahukum - Karya Hukum Indonesia

Ada satu cerita yang hampir selalu berulang di kolom pertanyaan pembaca. Teman-teman meminjamkan uang Rp150 juta kepada rekan bisnis, ada perjanjian tertulis, ada tanggal jatuh tempo yang jelas. Lewat tanggal itu, uangnya tidak kembali. Chat dibalas seadanya, telepon mulai tidak diangkat, janji bayar mundur terus dari "minggu depan" menjadi "habis proyek cair". Enam bulan berlalu, dan yang teman-teman punya cuma tangkapan layar percakapan.

Cerita serupa muncul dalam bentuk lain: pemborong renovasi yang meninggalkan pekerjaan setengah jadi, penyewa ruko yang menunggak sewa lima bulan, atau vendor yang sudah dibayar penuh tapi barangnya tidak pernah dikirim. Pada titik tertentu, semua orang menyarankan hal yang sama, "kirim somasi saja". Masalahnya, banyak yang mengirim somasi seperti mengirim surat marah, sehingga isinya panjang secara emosi tapi kosong secara hukum.

Tulisan ini akan menjawab empat pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apa sebenarnya somasi itu dan dari pasal mana dasarnya? Kapan waktu paling tepat mengirimkannya, terlalu cepat atau justru sudah terlambat? Berapa kali somasi harus dikirim dan bagaimana caranya supaya terbukti diterima? Dan terakhir, apa bedanya somasi dengan gugatan serta dengan laporan polisi?

Dasar Hukum

Somasi bukan istilah yang muncul begitu saja dalam praktik. Ia berakar pada aturan tertulis berikut:

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23. Pasal 1238 mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri bila perjanjian menentukan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan. Inilah landasan utama somasi.
• Pasal 1243 KUHPerdata. Ganti biaya, rugi, dan bunga baru wajib dibayar apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Tanpa pernyataan lalai, tuntutan ganti rugi kehilangan pijakan.
• Pasal 1239 dan Pasal 1242 KUHPerdata. Pasal 1239 mengatur perikatan untuk berbuat sesuatu yang jika tidak dipenuhi berujung pada kewajiban ganti rugi. Pasal 1242 menegaskan bahwa untuk perikatan agar tidak berbuat sesuatu, pelanggaran itu sendiri sudah menimbulkan kewajiban ganti rugi.
• Pasal 1250 KUHPerdata. Untuk perikatan yang berupa pembayaran sejumlah uang, ganti rugi karena keterlambatan berupa bunga. Dalam praktik peradilan, besaran bunga moratoir kerap dihitung 6% per tahun mengacu pada Staatsblad 1848 Nomor 22.
• Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Pasal 1266 mengatur pembatalan perjanjian timbal balik yang harus dimintakan kepada hakim, sedangkan Pasal 1267 memberi pilihan kepada pihak yang dirugikan: menuntut pemenuhan perjanjian, atau menuntut pembatalan disertai ganti rugi.
• Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Syarat sah perjanjian dan asas bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Somasi adalah wujud nyata itikad baik sebelum berperkara.
• HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 118 dan RBg Pasal 142. Mengatur ke pengadilan negeri mana gugatan diajukan, umumnya di wilayah tempat tinggal tergugat.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Menyediakan jalur gugatan sederhana dengan nilai objek sengketa paling banyak Rp500.000.000,00 dan proses maksimal 25 hari.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perkara perdata pada umumnya wajib melalui mediasi lebih dulu, kecuali sengketa yang dikecualikan oleh Pasal 4 ayat (2), antara lain perkara yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana. Karena itu somasi sebenarnya sekadar memindahkan tahap perundingan itu ke waktu yang lebih awal dan lebih murah.
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dipakai bila kontrak memuat klausul arbitrase, karena somasi tetap relevan tetapi forum penyelesaiannya bukan pengadilan negeri.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 menegaskan informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, yang menjadi dasar penggunaan surel dan tangkapan layar sebagai pendukung.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dasar bagi advokat untuk bertindak mewakili klien, termasuk menandatangani somasi atas nama pemberi kuasa.

Apa Itu Somasi dan Fungsinya sebagai Syarat Wanprestasi

Somasi adalah teguran tertulis dari kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu tertentu. Istilah teknisnya dalam ilmu hukum perdata adalah ingebrekestelling atau pernyataan lalai. Fungsinya bukan sekadar mengingatkan, melainkan mengubah status hukum lawan.

Perhatikan logikanya. Terlambat membayar saja belum otomatis membuat seseorang berstatus wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur baru dinyatakan lalai lewat surat perintah atau akta sejenis. Lalu Pasal 1243 KUHPerdata mensyaratkan bahwa ganti rugi baru dapat dituntut apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya. Artinya somasi adalah jembatan antara "terlambat" dan "wanprestasi". Tanpa jembatan itu, gugatan ganti rugi rawan dipatahkan dengan argumen bahwa tergugat belum pernah dinyatakan lalai.

Kapan Somasi Tidak Wajib

Ada situasi di mana somasi secara teori tidak diperlukan. Pertama, bila perjanjian sendiri menentukan bahwa lewatnya waktu sudah membuat debitur dianggap lalai, yang dikenal sebagai fatal termijn sesuai bagian akhir Pasal 1238 KUHPerdata. Kedua, untuk perikatan agar tidak berbuat sesuatu, karena Pasal 1242 KUHPerdata menyatakan pelanggarannya saja sudah menimbulkan kewajiban ganti rugi. Meski begitu, saran praktisnya tetap sama: kirim somasi. Biayanya kecil, sedangkan nilainya sebagai alat bukti besar.

Kapan Waktu yang Tepat Mengirimkannya

Waktu ideal mengirim somasi adalah segera setelah tenggat kewajiban terlewat dan komunikasi biasa mulai buntu. Dalam praktik, rentang satu sampai empat minggu setelah jatuh tempo sudah cukup wajar. Terlalu cepat, misalnya H+1 jatuh tempo untuk mitra lama yang selama ini tertib, justru merusak hubungan bisnis tanpa manfaat hukum tambahan. Terlalu lambat juga merugikan, karena aset debitur bisa berpindah, perusahaan bisa dikosongkan, dan bukti percakapan bisa hilang.

Ada empat penanda bahwa waktunya sudah tiba. Pertama, janji pembayaran sudah mundur lebih dari dua kali. Kedua, lawan mulai sulit dihubungi atau mengganti nomor. Ketiga, muncul kabar ada kreditur lain yang juga menagih. Keempat, teman-teman sudah mulai berpikir untuk menggugat, karena somasi adalah pintu masuk wajib secara praktik ke arah itu.

Isi Somasi yang Benar

Somasi yang kuat itu pendek, dingin, dan spesifik. Delapan unsur berikut sebaiknya tidak ada yang hilang:

1. Identitas lengkap pengirim dan penerima, termasuk alamat yang benar-benar dipakai.
2. Dasar hubungan hukum: nomor dan tanggal perjanjian, invoice, kuitansi, atau bukti transfer.
3. Uraian fakta secara kronologis dengan tanggal, bukan opini atau tuduhan.
4. Kewajiban yang tidak dipenuhi, disebutkan pasal perjanjiannya bila ada.
5. Rujukan hukum, minimal Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata.
6. Tuntutan yang jelas dan terukur dalam angka, bukan "segera diselesaikan".
7. Batas waktu pemenuhan, umumnya 7 sampai 14 hari kalender sejak surat diterima.
8. Konsekuensi bila diabaikan, misalnya gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri.

Soal angka, sebaiknya dihitung terbuka. Contoh: pokok utang Rp150.000.000,00 jatuh tempo 30 April 2026. Bunga moratoir 6% per tahun berarti Rp9.000.000,00 setahun atau Rp750.000,00 per bulan. Bila dihitung tiga bulan sejak Mei sampai Juli 2026, bunganya Rp2.250.000,00 sehingga total tagihan menjadi Rp152.250.000,00. Angka yang dirinci seperti ini jauh lebih sulit dibantah daripada tuntutan gelondongan.

Berapa Kali Somasi Dikirim dalam Praktik

Tidak ada satu pun pasal yang mewajibkan jumlah tertentu. Pasal 1238 KUHPerdata hanya menyebut adanya surat perintah, tanpa menyebut angka. Namun kebiasaan yang berkembang di dunia advokat adalah tiga kali, dengan jarak sekitar tujuh sampai empat belas hari:

• Somasi I bernada mengingatkan, memberi tenggang 14 hari.
• Somasi II bernada menegaskan, mengulang tuntutan dan menyebut somasi pertama tidak ditanggapi, tenggang 7 hari.
• Somasi III bersifat terakhir, menyatakan bahwa jika tetap diabaikan, perkara dilimpahkan ke jalur hukum.

Tiga kali dipandang cukup untuk membuktikan di depan hakim bahwa kreditur sudah beritikad baik dan memberi kesempatan wajar. Kalau lawan sudah jelas menghilang atau menyatakan menolak membayar, satu somasi pun secara hukum sudah memadai.

Cara Mengirim agar Terbukti Diterima

Somasi yang tidak terbukti sampai sama nilainya dengan somasi yang tidak pernah ada. Karena itu, cara pengirimannya sama pentingnya dengan isinya:

• Diantar langsung dengan tanda terima. Siapkan dua rangkap, satu ditandatangani penerima lengkap dengan nama, tanggal, dan bila memungkinkan stempel perusahaan.
• Pos tercatat atau kurir berresi. Simpan resi, bukti pelacakan, dan bukti serah terima. Kirim ke alamat yang tercantum dalam perjanjian atau dokumen resmi.
• Surel ke alamat resmi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah. Kirim ke alamat surel yang memang dipakai berkorespondensi selama ini.
• Kombinasikan. Praktik paling aman adalah mengirim melalui pos tercatat sekaligus surel pada hari yang sama, lalu menyimpan seluruh bukti dalam satu berkas.

Hindari mengandalkan pesan singkat semata, dan hindari pula menyebarkan somasi ke pihak yang tidak berkepentingan, karena berisiko berbalik menjadi persoalan pencemaran nama baik.

Beda Somasi, Gugatan, dan Laporan Polisi

Aspek	Somasi	Gugatan Perdata	Laporan Polisi
Sifat	Teguran di luar pengadilan	Perkara resmi di pengadilan	Proses pidana
Dasar	Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata	HIR Pasal 118 atau RBg Pasal 142, Perma 2/2015 jo. Perma 4/2019	Ketentuan pidana, antara lain penipuan dan penggelapan
Tujuan	Menyatakan lalai dan meminta pemenuhan	Putusan yang dapat dieksekusi	Menghukum pelaku, bukan mengembalikan uang
Biaya	Sangat kecil	Panjar perkara dan honorarium kuasa	Tanpa biaya perkara
Waktu	Hari hingga minggu	Gugatan sederhana maksimal 25 hari, gugatan biasa berbulan-bulan	Bergantung penyidikan
Catatan penting	Menjadi bukti itikad baik	Umumnya wajib mediasi lebih dulu sesuai Perma 1/2016, kecuali gugatan sederhana	Gagal bayar murni umumnya dinilai sengketa perdata

Satu hal yang perlu ditegaskan: tidak semua utang yang macet adalah pidana. Bila sejak awal memang ada perjanjian utang piutang dan debitur benar-benar tidak mampu membayar, itu ranah perdata. Unsur pidana baru mungkin muncul bila ada tipu muslihat sejak awal atau penyalahgunaan barang yang dititipkan. Dalam KUHP lama, penipuan diatur pada Pasal 378 dan penggelapan pada Pasal 372, sementara sejak 2 Januari 2026 ketentuan pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menggunakan laporan polisi semata-mata sebagai alat menekan agar utang dibayar adalah langkah berisiko.

Contoh Surat Somasi

Berikut kerangka somasi pertama untuk kasus utang piutang. Silakan disesuaikan dengan fakta teman-teman. Somasi sendiri tidak memerlukan akta notaris, cukup surat di bawah tangan. Namun perlu diingat, dokumen yang menjadi dasarnya, misalnya perjanjian pengikatan jual beli tanah, akta pengakuan utang, atau pembebanan hak tanggungan, tetap harus dibuat di hadapan notaris atau PPAT apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan bentuk tersebut.

---

SURAT SOMASI (TEGURAN PERTAMA)

Nomor: 012/SM-I/VIII/2026
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal: Teguran Pertama atas Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Nomor 27/PUP/X/2025

Jakarta, 22 Agustus 2026

Kepada Yth.
Sdr. BUDI HARTONO
Jalan Melati Nomor 45, RT 004/RW 007
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Perkenankan kami, ANDI SAPUTRA, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31740xxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Kenanga Nomor 12, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Kreditur, menyampaikan hal-hal berikut kepada Saudara selaku Debitur.

I. DASAR HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa antara Kreditur dan Debitur telah ditandatangani Perjanjian Utang Piutang Nomor 27/PUP/X/2025 tertanggal 15 Oktober 2025 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, Kreditur menyerahkan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Debitur.
3. Bahwa dana tersebut telah diterima Debitur secara penuh melalui transfer Bank ABC tanggal 16 Oktober 2025 dengan nomor referensi 8821xxxx, sebagaimana bukti terlampir.

II. KEWAJIBAN YANG TIDAK DIPENUHI

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perjanjian menentukan seluruh pokok pinjaman wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2026.
2. Bahwa sampai dengan tanggal surat ini, yaitu lebih dari tiga bulan setelah jatuh tempo, Debitur belum melakukan pembayaran sama sekali, baik sebagian maupun seluruhnya.
3. Bahwa Kreditur telah menyampaikan pengingat secara lisan dan melalui pesan elektronik pada 5 Mei 2026, 3 Juni 2026, dan 10 Juli 2026, namun tidak memperoleh penyelesaian.

III. DASAR HUKUM

1. Pasal 1338 KUHPerdata: perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Pasal 1238 KUHPerdata: debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis. Surat ini merupakan pernyataan lalai dimaksud.
3. Pasal 1243 KUHPerdata: penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dipenuhi apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.

IV. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, Kreditur menuntut Debitur untuk:

1. Melunasi pokok utang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Membayar bunga keterlambatan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dihitung 6% per tahun selama 3 bulan terhitung Mei sampai Juli 2026;
3. Sehingga total kewajiban yang harus dibayar adalah Rp152.250.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditransfer ke rekening Bank ABC Nomor 1234567890 atas nama Andi Saputra.

V. BATAS WAKTU DAN KONSEKUENSI

1. Pemenuhan kewajiban tersebut kami minta dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak surat ini diterima.
2. Apabila Debitur bermaksud mengajukan penjadwalan ulang pembayaran, kami membuka ruang perundingan dalam tenggang waktu yang sama.
3. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian maupun tanggapan, Kreditur akan menempuh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan segala akibat hukum dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Debitur.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan dengan itikad baik agar permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


ANDI SAPUTRA
Kreditur

Tembusan:
1. Arsip

---

Penutup

Somasi bukan surat kemarahan, melainkan langkah teknis yang mengubah status lawan dari sekadar terlambat menjadi resmi lalai, sebagaimana dikehendaki Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Kekuatannya terletak pada tiga hal sederhana: fakta yang bertanggal, tuntutan yang berangka, dan bukti pengiriman yang tersimpan rapi.

Kirimkan ketika tenggat sudah lewat dan komunikasi mulai buntu, bukan setelah bertahun-tahun. Siapkan sampai tiga kali bila perlu, kirim melalui jalur yang meninggalkan jejak, dan pisahkan dengan tegas antara sengketa perdata dan dugaan pidana. Kalau nilai sengketanya di bawah Rp500 juta dan para pihak berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama, atau penggugat menunjuk kuasa maupun wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat sebagaimana dimungkinkan Perma Nomor 4 Tahun 2019, jalur gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 patut dipertimbangkan sebagai kelanjutan yang cepat dan hemat.

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi hukum dan bukan merupakan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap kasus memiliki fakta, dokumen, dan risiko yang berbeda, sehingga untuk penanganan konkret sebaiknya teman-teman berkonsultasi dengan advokat atau ahli hukum yang berkompeten.

Related Posts