Contoh Surat Kuasa Khusus untuk Beracara di Pengadilan - Karyahukum - Karya Hukum Indonesia

Ada satu pemandangan yang berulang hampir di setiap ruang sidang perdata. Gugatan sudah disusun berminggu-minggu, bukti sudah dijilid rapi, saksi sudah disiapkan, lalu pada sidang pertama majelis hakim membaca berkas dan bertanya pendek: "Ini surat kuasanya kok tidak menyebutkan pengadilan mana dan perkara apa?" Sidang ditunda, surat kuasa diperbaiki, dan kalau nasibnya sedang kurang baik, di putusan akhir gugatan justru dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi lawan soal kuasa yang cacat formal dikabulkan. Semua kerja keras itu berhenti bukan karena pokok perkaranya lemah, melainkan karena satu lembar kertas di depan berkas.

Padahal surat kuasa khusus itu dokumen sederhana. Masalahnya, banyak yang menyalin format lama tanpa tahu syarat formalnya berasal dari mana. Jadi mari kita bereskan satu per satu. Apa sebenarnya dasar hukum pemberian kuasa dalam KUHPerdata? Di mana letak beda surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, dan kenapa kuasa umum tidak bisa dipakai maju ke pengadilan? Syarat apa saja yang diminta Mahkamah Agung lewat SEMA sehingga sebuah surat kuasa disebut sah? Dan kalau cacat, apakah bisa diperbaiki atau langsung berujung putusan tidak dapat diterima? Di bagian akhir, teman-teman akan menemukan dua contoh lengkap: satu untuk perkara perdata, satu untuk perkara pidana.

Dasar Hukum

Aturan tentang surat kuasa tersebar di beberapa tempat. Ini daftar yang perlu teman-teman pegang:

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek), Buku III Bab XVI, Pasal 1792 sampai Pasal 1819 - induk dari seluruh konsep pemberian kuasa. Di sinilah definisi kuasa, bentuk kuasa umum dan khusus, batas kewenangan penerima kuasa, sampai cara berakhirnya kuasa diatur.
• Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 123 ayat (1) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Pasal 147 ayat (1) untuk luar Jawa dan Madura - dasar acara yang mewajibkan pihak yang diwakili di persidangan menunjuk kuasanya dengan surat kuasa khusus.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mengatur hak tersangka dan terdakwa memperoleh bantuan hukum serta pendampingan advokat, termasuk hak advokat menghubungi dan mengunjungi tersangka sejak saat penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan. Untuk perkara yang tahapannya sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026, ketentuan lama masih dipakai.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - menentukan siapa yang berhak bertindak sebagai kuasa berbayar di pengadilan, termasuk kewajiban sumpah sebelum menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan status advokat sebagai penegak hukum dalam Pasal 5.
• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - menegaskan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum.
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum - dasar pemberian kuasa secara cuma-cuma oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi bagi masyarakat tidak mampu.
• SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus - rangkaian surat edaran Mahkamah Agung yang membentuk syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana kita kenal sekarang.
• SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus - menegaskan kembali edaran-edaran sebelumnya dan menjadi rujukan yang paling sering dikutip hakim maupun advokat sampai hari ini.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik beserta perubahannya - dasar pendaftaran advokat sebagai Pengguna Terdaftar e-Court, termasuk unggahan surat kuasa secara elektronik.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya - dasar pungutan biaya pendaftaran surat kuasa khusus di kepaniteraan.
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai - surat kuasa termasuk dokumen perdata yang terutang bea meterai dengan tarif Rp10.000.

Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdata

Pasal 1792 KUHPerdata mendefinisikan pemberian kuasa sebagai perjanjian ketika seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dua kata kunci di situ: perjanjian dan atas namanya. Karena berbentuk perjanjian, kuasa baru lahir kalau ada penerimaan dari pihak yang dikuasakan - itu sebabnya surat kuasa yang benar ditandatangani dua pihak, bukan hanya pemberi kuasa.

Pasal 1793 KUHPerdata membolehkan kuasa diberikan dalam akta umum, tulisan di bawah tangan, bahkan secara lisan, dan penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Namun untuk beracara di pengadilan, kelonggaran ini ditutup oleh hukum acara: Pasal 123 ayat (1) HIR menuntut bentuk tertulis dan bersifat khusus.

Pasal 1797 KUHPerdata menegaskan penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya. Inilah alasan kenapa perincian kewenangan di dalam surat kuasa itu penting. Kalau surat kuasa hanya memberi wewenang beracara di tingkat pertama, lalu kuasa mengajukan banding atas nama klien, tindakan itu berpotensi dipersoalkan karena melampaui batas kuasa. Sementara Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata mengatur berakhirnya kuasa, antara lain karena penarikan kembali oleh pemberi kuasa, pemberitahuan penghentian oleh penerima kuasa, atau meninggalnya salah satu pihak.

Beda Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Pembedaan ini datang langsung dari Pasal 1795 KUHPerdata: kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Lalu Pasal 1796 KUHPerdata menambahkan rambu penting - kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan barang, membebani jaminan, atau perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan pemilik, dibutuhkan kuasa dengan kata-kata tegas.

Aspek	Surat Kuasa Umum	Surat Kuasa Khusus
Dasar	Pasal 1795 dan Pasal 1796 KUHPerdata	Pasal 1795 KUHPerdata jo. Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBg
Ruang lingkup	Segala kepentingan pemberi kuasa, terbatas pada perbuatan pengurusan (beheer)	Satu atau beberapa kepentingan tertentu yang disebut tegas
Contoh pemakaian	Mengurus rumah selama pemilik di luar negeri, menagih sewa, mengurus administrasi rutin	Mewakili di persidangan, menjual bidang tanah tertentu, mengambil dokumen tertentu
Boleh dipakai beracara?	Tidak	Ya, sepanjang memenuhi syarat SEMA
Perincian objek	Tidak wajib menyebut objek secara spesifik	Wajib menyebut perkara, pengadilan, dan para pihak secara spesifik
Risiko jika keliru dipakai	Tindakan hukum di luar pengurusan bisa dinilai tanpa kewenangan	Cacat formal berujung gugatan tidak dapat diterima

Syarat Formal Surat Kuasa Khusus

Rangkaian SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, dan penegasan terakhir dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 melahirkan empat syarat yang sampai sekarang dipakai hakim sebagai alat uji:

1. Menyebut secara tegas bahwa kuasa diberikan untuk beracara di pengadilan. Kata "khusus" harus benar-benar tampak, bukan sekadar "mengurus perkara".
2. Menyebut kompetensi relatif pengadilan. Ditulis nama pengadilannya, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus atau Pengadilan Agama Sleman, bukan sekadar "pengadilan yang berwenang".
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Siapa penggugat, siapa tergugat, lengkap dengan alamat. Untuk pidana, siapa tersangka atau terdakwanya.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok sengketanya. Misalnya wanprestasi atas perjanjian jual beli tertanggal sekian, bukan sekadar "sengketa perdata".

Di luar empat syarat itu, praktik peradilan menambahkan hal-hal teknis yang tidak kalah menentukan: tanggal surat kuasa harus mendahului atau paling tidak sama dengan tanggal pendaftaran gugatan, ditandatangani pemberi dan penerima kuasa, dibubuhi meterai Rp10.000 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, serta dilampiri kartu tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah. Perlu diingat, dokumen yang belum bermeterai tidak otomatis batal - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengenal mekanisme pemeteraian kemudian - tetapi jauh lebih aman menyelesaikannya sejak awal.

Akibat Surat Kuasa yang Cacat Formal

Konsekuensinya berat dan sering tidak disadari. Kalau surat kuasa dinilai tidak sah, maka gugatan yang ditandatangani berdasarkan kuasa itu dianggap diajukan oleh orang yang tidak berwenang. Ujungnya bukan putusan menang atau kalah, melainkan putusan niet ontvankelijke verklaard - gugatan tidak dapat diterima. Perkara belum diperiksa pokoknya, biaya perkara tetap dibebankan, dan teman-teman harus mendaftar ulang dari nol.

Kabar baiknya, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 juga mengarahkan agar hakim memberi kesempatan memperbaiki surat kuasa yang belum sempurna, biasanya pada sidang-sidang awal sebelum pembacaan gugatan. Karena itu, kalau lawan mengajukan eksepsi soal kuasa, sikap paling sehat adalah segera memperbaiki dan memasukkan surat kuasa perbaikan ke berkas, bukan berdebat panjang. Perlu dicatat pula, kecacatan yang menyangkut kewenangan bertindak umumnya masuk kategori eksepsi prosesual yang dapat dipertimbangkan hakim kapan saja, bahkan tanpa diajukan pihak lawan.

Kewajiban Pendaftaran Surat Kuasa

Surat kuasa khusus tidak berhenti di tanda tangan. Ia harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tempat perkara diajukan, dicatat dalam register surat kuasa, dan dikenai biaya pendaftaran sebagai penerimaan negara bukan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 - di banyak pengadilan besarannya Rp10.000 per surat kuasa. Panitera akan membubuhkan cap dan nomor registrasi; salinan bercap inilah yang dilampirkan dalam berkas.

Untuk perkara yang diajukan lewat e-Court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 beserta perubahannya, surat kuasa diunggah dalam format elektronik oleh advokat yang berstatus Pengguna Terdaftar, dan berkas aslinya tetap disiapkan untuk diperlihatkan di persidangan. Bagi masyarakat yang diwakili keluarga sedarah atau semenda tanpa advokat, praktik pengadilan mensyaratkan izin insidentil dari ketua pengadilan sebelum surat kuasa didaftarkan.

Contoh Surat Kuasa Khusus

Berikut dua contoh yang bisa teman-teman jadikan kerangka. Nama, alamat, dan nomor perkara di dalamnya fiktif, jadi wajib disesuaikan dengan berkas masing-masing. Satu catatan penting: surat kuasa khusus untuk beracara cukup dibuat di bawah tangan dan bermeterai, tetapi untuk jenis kuasa lain - misalnya kuasa menjual tanah, kuasa membebankan hak tanggungan, atau kuasa dalam rapat umum pemegang saham tertentu - peraturan mensyaratkan bentuk akta notaris atau akta PPAT. Jangan pakai format di bawah ini untuk keperluan tersebut; buatlah di hadapan notaris atau PPAT sebagaimana diwajibkan peraturan.

1. Surat Kuasa Khusus Perkara Perdata

---

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor: 014/SKK/AKP/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: BUDI SANTOSO
Tempat/tanggal lahir: Bekasi, 12 Maret 1979
Pekerjaan: Wiraswasta
NIK: 3275xxxxxxxxxxxx
Alamat: Jalan Melati Raya Nomor 27, RT 004/RW 009, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

ANDIKA KURNIA PRATAMA, S.H., M.H. dan RATNA DEWI SETIAWATI, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Andika Kurnia & Partners, berkantor di Gedung Wisma Cempaka Lantai 3, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Kota Bekasi, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

-------------------------- KHUSUS --------------------------

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan mengurus kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku PENGGUGAT dalam perkara perdata gugatan wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Barang Nomor 21/PJB/SA/2025 tertanggal 4 Juni 2025, yang akan diajukan terhadap:

PT SINAR ABADI MAKMUR, badan hukum yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selaku TERGUGAT;

di muka Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada tingkat pertama.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa diberi kewenangan:

1. Menghadap dan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus serta berhadapan dengan hakim, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya;
2. Membuat, menandatangani, dan mendaftarkan surat gugatan, gugatan perbaikan, replik, kesimpulan, serta seluruh surat dan dokumen yang diperlukan dalam perkara ini;
3. Mengajukan dan menanggapi alat bukti surat, mengajukan saksi dan ahli, serta menghadapi saksi dan ahli yang diajukan pihak lawan;
4. Mengikuti proses mediasi, mengajukan dan menanggapi tawaran perdamaian, serta menandatangani akta perdamaian sepanjang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemberi Kuasa;
5. Mengajukan permohonan sita jaminan, sita eksekusi, dan permohonan eksekusi putusan;
6. Menerima dan memberikan tanda terima atas uang, barang, atau dokumen yang berkaitan dengan perkara ini untuk diteruskan kepada Pemberi Kuasa;
7. Melakukan segala tindakan lain yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Melimpahkan sebagian atau seluruh kuasa ini kepada advokat lain (hak substitusi) dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Kuasa, dan mencabutnya kembali.

Kuasa ini diberikan terbatas untuk pemeriksaan pada tingkat pertama. Untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali akan diberikan surat kuasa khusus tersendiri. Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani sampai perkara berkekuatan hukum tetap atau sampai dicabut oleh Pemberi Kuasa, dan diberikan dengan hak retensi serta hak honorarium sebagaimana disepakati dalam perjanjian tersendiri.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 22 Agustus 2026

Penerima Kuasa,            Pemberi Kuasa,

(meterai Rp10.000)

ANDIKA KURNIA PRATAMA, S.H., M.H.      BUDI SANTOSO

RATNA DEWI SETIAWATI, S.H.

---

2. Surat Kuasa Khusus Perkara Pidana

Untuk perkara pidana, tuliskan pasal yang disangkakan persis seperti yang tercantum dalam surat panggilan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atau surat dakwaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penomoran pasal untuk sebagian perbuatan berubah, jadi jangan menyalin dari contoh lama. Hal yang sama berlaku untuk rujukan hukum acaranya: sejak 2 Januari 2026 yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

---

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor: 027/SKK-PID/AKP/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: SLAMET RIYADI
Tempat/tanggal lahir: Klaten, 2 Februari 1988
Pekerjaan: Karyawan swasta
NIK: 3374xxxxxxxxxxxx
Alamat: Jalan Kenanga Nomor 11, RT 002/RW 006, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
Status: Tersangka, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Memberi kuasa kepada:

HENDRA WIJAYA, S.H. dan MAYA ANGGRAINI, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Wijaya & Rekan, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 210, Kota Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

-------------------------- KHUSUS --------------------------

Untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Pemberi Kuasa dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/154/VII/2026/SPKT/Polresta Surakarta tanggal 18 Juli 2026, pada tingkat penyidikan di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Surakarta, tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Surakarta, dan tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA.

Untuk itu Penerima Kuasa berwenang:

1. Mendampingi Pemberi Kuasa dalam setiap tahap pemeriksaan, sesuai hak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Menghubungi dan berbicara dengan Pemberi Kuasa pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan kepada penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim;
4. Mengajukan permohonan praperadilan beserta seluruh dokumen pendukungnya apabila diperlukan;
5. Menyusun dan mengajukan eksepsi, pembelaan (pleidooi), duplik, serta menanggapi surat tuntutan penuntut umum;
6. Mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) dan ahli, serta melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi yang diajukan penuntut umum;
7. Meminta salinan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, dan salinan putusan;
8. Menempuh langkah hukum lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama, kecuali dicabut lebih dahulu oleh Pemberi Kuasa.

Surakarta, 22 Agustus 2026

Penerima Kuasa,            Pemberi Kuasa,

(meterai Rp10.000)

HENDRA WIJAYA, S.H.        SLAMET RIYADI

MAYA ANGGRAINI, S.H., M.H.

---

Penutup

Surat kuasa khusus itu pintu masuk perkara. Kalau pintunya keliru dipasang, isi rumahnya tidak akan sempat dilihat hakim. Empat hal yang perlu teman-teman periksa ulang sebelum berkas didaftarkan: kata "khusus" benar-benar tertulis, nama pengadilannya disebut lengkap, identitas para pihak jelas, dan pokok perkaranya diuraikan singkat tapi konkret. Setelah itu pastikan tanggalnya masuk akal, meterainya terpasang, kedua pihak menandatangani, lalu daftarkan di kepaniteraan agar mendapat nomor register.

Untuk perkara pidana, tambahkan kewaspadaan pada penulisan pasal yang disangkakan dan tahapan mana saja yang dicakup. Salin apa adanya dari surat resmi yang diterima, jangan menebak. Dan kalau ternyata ada yang kurang, ingat bahwa Mahkamah Agung lewat SEMA Nomor 6 Tahun 1994 mengarahkan hakim memberi ruang perbaikan - manfaatkan kesempatan itu secepat mungkin, jangan menunggu sampai tahap kesimpulan.

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan pemahaman umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Setiap perkara punya fakta, dokumen, dan praktik pengadilan yang berbeda-beda. Untuk penanganan perkara nyata, teman-teman sangat disarankan berkonsultasi langsung dengan advokat atau lembaga bantuan hukum yang berkompeten.

Related Posts