Tiga Lapisan Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum - Karyahukum

Kalau selama ini teman-teman mengenal cuti melahirkan sebagai hak selama 3 bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudahnya, maka informasi itu perlu diperbarui. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, hak cuti melahirkan bagi ibu pekerja dapat mencapai 6 bulan.

Undang-undang ini banyak diberitakan dengan judul "cuti melahirkan 6 bulan", dan di situlah muncul kesalahpahaman. Banyak yang mengira setiap ibu pekerja otomatis mendapat cuti 6 bulan. Padahal ketentuannya tidak sesederhana itu.

Jadi berapa sebenarnya hak cuti melahirkan sekarang? Dalam kondisi apa cuti dapat diperpanjang? Apakah upah tetap dibayar penuh? Bagaimana dengan hak suami? Dan apakah UU Ketenagakerjaan masih berlaku? Mari kita bahas satu per satu.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, atau yang biasa disingkat UU KIA. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 2 Juli 2024.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 82 yang selama ini menjadi dasar hak cuti melahirkan 3 bulan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, beserta peraturan pelaksananya.

Perlu dicatat sejak awal, judul lengkap UU KIA menyebut "Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan". Ini menunjukkan bahwa fokus undang-undang ini bukan semata ketenagakerjaan, melainkan kesejahteraan ibu dan anak sejak masa kehamilan sampai anak berusia dua tahun. Ketentuan cuti hanyalah salah satu bagiannya.

Berapa Lama Hak Cuti Melahirkan Sekarang?

Inilah bagian yang paling sering disalahpahami. UU KIA mengatur hak cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja dalam dua tahap:

Tahap pertama: paling singkat 3 bulan. Ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap ibu pekerja yang melahirkan, tanpa syarat tambahan apa pun.

Tahap kedua: paling lama 3 bulan berikutnya. Perpanjangan ini tidak otomatis. Ia hanya diberikan apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Kondisi khusus yang dimaksud pada pokoknya mencakup:

• Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan, atau komplikasi pascapersalinan maupun keguguran; atau
• Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan, komplikasi, atau kelainan bawaan.

Jadi rumusnya adalah 3 bulan pasti, ditambah paling lama 3 bulan bersyarat. Total maksimal 6 bulan, tetapi bukan hak otomatis bagi semua ibu pekerja.

Bagaimana dengan Upahnya?

Ini pertanyaan kedua yang paling sering muncul, dan jawabannya bertingkat. UU KIA mengatur bahwa ibu yang menjalani cuti melahirkan tetap memperoleh upah, dengan ketentuan:

Periode Cuti	Besaran Upah
Bulan ke-1 sampai ke-3	Upah penuh (100%)
Bulan ke-4	Upah penuh (100%)
Bulan ke-5 dan ke-6	75% dari upah

Perlu dicatat bahwa bulan keempat sampai keenam hanya relevan apabila perpanjangan cuti memang diberikan berdasarkan kondisi khusus tadi.

Jaminan Tidak Boleh Diberhentikan

UU KIA memberikan perlindungan tegas bahwa ibu yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. PHK yang dilakukan dengan alasan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Selain itu, UU KIA juga menegaskan hak-hak lain bagi ibu bekerja, antara lain kesempatan dan fasilitas untuk menyusui atau memerah air susu ibu selama waktu kerja, serta tempat penitipan anak. Kewajiban penyediaan ruang laktasi ini sebenarnya sudah lebih dulu diatur, dan UU KIA mempertegasnya.

Hak Cuti bagi Suami

Bagian yang cukup baru dan sering luput diperhatikan adalah pengaturan hak suami untuk mendampingi istri. UU KIA mengatur bahwa suami berhak memperoleh cuti pendampingan pada saat istri melahirkan, yaitu:

• 2 hari sebagai hak dasar; dan
• dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya, atau sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja.

Suami juga berhak atas cuti untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran, dengan pengaturan waktu yang serupa.

Bandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 93 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang memberikan hak izin tidak masuk kerja dengan tetap dibayar selama 2 hari bagi pekerja yang istrinya melahirkan atau keguguran. UU KIA membuka ruang perpanjangan yang sebelumnya tidak ada.

Apakah UU Ketenagakerjaan Masih Berlaku?

Ya, masih berlaku. UU KIA tidak mencabut UU Ketenagakerjaan. Keduanya berjalan berdampingan dengan hubungan sebagai berikut:

UU Ketenagakerjaan adalah aturan umum mengenai hubungan kerja, sedangkan UU KIA merupakan aturan yang lebih khusus mengenai perlindungan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Dalam hal terdapat pengaturan yang berbeda, berlaku asas lex specialis derogat legi generali.

Selain itu, berlaku pula prinsip bahwa ketentuan yang lebih menguntungkan pekerja tetap diutamakan. Apabila perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sudah mengatur cuti melahirkan yang lebih panjang atau upah yang lebih baik daripada undang-undang, maka ketentuan yang lebih baik itulah yang berlaku.

Contoh Kasus Perhitungan

Agar lebih jelas, mari kita ambil contoh. Ibu A adalah karyawan tetap dengan upah Rp6.000.000,00 per bulan. Ia melahirkan pada 1 Maret dan mengalami komplikasi pascapersalinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, sehingga memerlukan pemulihan sampai 6 bulan.

Perhitungan upah selama cuti:

• Bulan ke-1 sampai ke-3: 3 x Rp6.000.000,00 = Rp18.000.000,00
• Bulan ke-4: 1 x Rp6.000.000,00 = Rp6.000.000,00
• Bulan ke-5 dan ke-6: 2 x (75% x Rp6.000.000,00) = 2 x Rp4.500.000,00 = Rp9.000.000,00

Total yang diterima selama 6 bulan cuti adalah Rp33.000.000,00.

Sebagai pembanding, apabila Ibu A tidak mengalami kondisi khusus sehingga hanya menjalani cuti 3 bulan, maka yang diterima adalah 3 x Rp6.000.000,00 = Rp18.000.000,00 dengan upah penuh.

Catatan Praktis bagi Perusahaan dan Pekerja

Bagi pekerja, pastikan surat keterangan dokter disiapkan sejak awal apabila terdapat kondisi khusus. Tanpa dokumen ini, perpanjangan cuti sulit dimintakan karena undang-undang mensyaratkannya secara tegas. Sampaikan pemberitahuan kepada perusahaan sedini mungkin agar pengaturan pekerjaan dapat disiapkan.

Bagi perusahaan, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sebaiknya segera disesuaikan. Banyak dokumen internal yang masih mencantumkan cuti melahirkan 3 bulan tanpa menyebut kemungkinan perpanjangan, dan ini berpotensi menjadi sumber perselisihan hubungan industrial.

Perlu diperhatikan pula bahwa sebagian ketentuan teknis UU KIA masih menunggu peraturan pelaksana. Sambil menunggu, penerapan di lapangan sebaiknya berpedoman pada bunyi undang-undang dan prinsip yang paling menguntungkan pekerja.

Penutup

UU KIA merupakan langkah maju dalam perlindungan ibu dan anak di Indonesia. Namun agar tidak menimbulkan salah paham, penting untuk memahami bahwa cuti 6 bulan bukanlah hak otomatis, melainkan 3 bulan yang bersifat pasti ditambah paling lama 3 bulan yang bersyarat dan harus dibuktikan secara medis.

Untuk pembahasan lain mengenai hak pekerja, teman-teman dapat membaca tulisan kami mengenai perhitungan upah lembur, prosedur PHK dan penghitungan pesangon, serta cuti tahunan karyawan.

Catatan: tulisan ini disusun untuk keperluan edukasi dan bukan merupakan nasihat hukum. Untuk kasus konkret, silakan berkonsultasi dengan advokat atau dinas ketenagakerjaan setempat.

Related Posts